Topikberita.id., Ternate – Indonesia sering dengan bangga menyebut dirinya sebagai negara maritim. Laut yang membentang luas dari barat hingga timur menjadi identitas sekaligus kekuatan geografis bangsa. Namun, di balik kebanggaan tersebut, muncul sebuah pertanyaan mendasar: jika laut adalah kekuatan Indonesia, mengapa masyarakat pesisir yang hidup dari laut masih begitu sering berada dalam kondisi yang jauh dari kesejahteraan?

Jika laut disebut sebagai masa depan Indonesia, mengapa pengelolaannya masih menghadapi persoalan kerusakan ekosistem, ketimpangan ekonomi, kemiskinan masyarakat pesisir, serta belum optimalnya perlindungan terhadap nelayan dan sumber daya laut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia masih menghadapi jarak yang cukup jauh antara cita-cita dan realitas.

Indonesia memiliki modal yang sangat besar. Wilayah kepulauan yang membentang di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kekayaan sumber daya perikanan, serta posisi geografis yang berada di jalur perdagangan dunia merupakan keunggulan strategis yang tidak dimiliki banyak negara.

Namun, modal geografis dan kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, maupun kedaulatan maritim. Kita memiliki laut yang luas, tetapi belum sepenuhnya memiliki keberanian, konsistensi, dan keseriusan untuk membangun bangsa maritim yang benar-benar kuat.

Kita memiliki kekayaan laut yang luar biasa, tetapi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari laut masih menghadapi berbagai persoalan. Nelayan kecil masih berhadapan dengan keterbatasan akses, fasilitas, modal, teknologi, pasar, hingga perlindungan terhadap keberlanjutan ruang hidup mereka.

Artinya, membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak cukup hanya dengan membangun pelabuhan, memperkuat konektivitas laut, meningkatkan investasi, atau memperbesar aktivitas ekonomi kelautan. Pembangunan maritim harus dimulai dari manusia yang hidup dan menggantungkan kehidupannya pada laut.

Poros Maritim Dunia tidak boleh berhenti sebagai slogan yang terdengar indah. Gagasan tersebut harus diuji melalui kenyataan di lapangan. Apakah nelayan sudah hidup sejahtera? Apakah masyarakat pesisir mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya? Apakah ekosistem laut dikelola secara berkelanjutan? Apakah kekayaan laut memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal? Dan yang paling penting, apakah negara benar-benar berdaulat atas kekayaan lautnya sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius dalam arah pembangunan nasional. Sebab, menjadi Poros Maritim Dunia bukan semata-mata persoalan seberapa luas laut yang dimiliki Indonesia. Menjadi negara maritim yang kuat adalah tentang seberapa berdaulat, adil, produktif, dan berkelanjutan negara mampu mengelola laut untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.

Laut tidak boleh hanya dilihat sebagai ruang eksploitasi sumber daya. Laut adalah ruang kehidupan. Di dalamnya terdapat ekosistem, budaya, ekonomi, identitas masyarakat pesisir, dan masa depan bangsa.

Karena itu, jika laut benar-benar dianggap sebagai masa depan Indonesia, maka laut sudah seharusnya ditempatkan bukan sebagai halaman belakang, tetapi sebagai halaman depan pembangunan nasional.

Selama ini, pembangunan masih sering berorientasi pada daratan. Sementara potensi kelautan dan perikanan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai sektor strategis yang mendapatkan perhatian setara dengan sektor-sektor lainnya.

Padahal, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan seharusnya menjadi salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi nasional.

Kondisi masyarakat pesisir harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan kebijakan maritim. Jangan sampai negara berbicara tentang kejayaan laut, sementara nelayan yang setiap hari berada di laut justru belum merasakan manfaat dari kekayaan tersebut.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial. Nelayan kecil, pembudidaya ikan, masyarakat pesisir, serta pelaku usaha kelautan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Pada saat yang sama, pembangunan maritim juga harus berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem. Laut yang rusak tidak akan mampu menjadi sumber kesejahteraan dalam jangka panjang. Eksploitasi tanpa batas hanya akan menghasilkan keuntungan sesaat, sementara masyarakat dan generasi berikutnya harus menanggung dampaknya. Karena itu, keberlanjutan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan kelautan.

Indonesia memiliki kesempatan besar untuk tampil sebagai kekuatan maritim dunia. Letak geografis, luas wilayah perairan, kekayaan sumber daya, serta posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional merupakan modal besar yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat.

Namun, kesempatan tersebut tidak akan berarti jika pemerintah tidak serius membenahi persoalan mendasar di sektor kelautan dan perikanan.

Pemerintah harus lebih jeli melihat persoalan masyarakat pesisir, memperkuat sektor perikanan, meningkatkan perlindungan terhadap nelayan, membuka akses ekonomi yang lebih adil, menjaga ekosistem laut, serta memastikan kekayaan laut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Jika persoalan-persoalan tersebut mampu diselesaikan secara serius dan konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia benar-benar tampil sebagai Poros Maritim Dunia dan memiliki nilai tawar yang semakin kuat dalam percaturan ekonomi maupun geopolitik global.

Pada akhirnya, kejayaan maritim Indonesia tidak akan ditentukan hanya oleh luasnya wilayah laut, banyaknya sumber daya, atau posisi strategis di peta dunia. Kejayaan itu akan ditentukan oleh keberanian negara untuk menjadikan laut sebagai prioritas pembangunan dan memastikan masyarakat yang hidup dari laut menjadi bagian utama dari kemajuan tersebut.

Sebab, dari laut kita membangun. Dari laut pula masa depan Indonesia dipertaruhkan. Dari Laut Kita Membangun, Laut Masa Depan Kita.Kalau ingin, saya juga bisa mengubah opini ini menjadi gaya Tempo yang lebih kritis, gaya artikel media online, atau versi opini 700–900 kata yang lebih kuat untuk dikirim ke media.

 

Opini

Penulis : Riski Abd Haji

(Kabid P3A HMI Komisariat Perikanan dan Ilmu Kelautan Cabang Ternate)