Topikberita id., Ternate – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (BEM UNUTARA) menolak rencana pembangunan Kodim Kie Raha jika kebijakan tersebut tidak disertai transparansi, kajian kebutuhan yang jelas, serta keterlibatan masyarakat.

Ketua BEM Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, Risman Taha, mengatakan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan pembangunan Kodim Kie Raha menjadi prioritas di tengah masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Risman, persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, hingga lingkungan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Risman juga mempertanyakan dasar penetapan pembangunan Kodim Kie Raha sebagai prioritas. Pemerintah dinilai perlu membuka informasi mengenai sumber anggaran, besaran anggaran yang disiapkan, serta status lahan yang akan digunakan.

Ia menegaskan, sikap BEM UNUTARA bukan bentuk pertentangan terhadap TNI maupun keberadaan institusi pertahanan. Mahasiswa, kata dia, mempersoalkan prioritas pembangunan dan proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

“Yang kami persoalkan adalah prioritas pembangunan dan proses pengambilan kebijakan yang harus terbuka serta berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Risman,.Pada Media ini Kamis, (03/09/2026)

Atas kebijakan tersebut mereka mendesak pemerintah membuka seluruh informasi terkait rencana pembangunan Kodim Kie Raha kepada publik. Mereka juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan DPRD dalam proses pembahasan.

Pihaknya menilai keterlibatan publik penting agar rencana pembangunan tidak hanya diputuskan secara sepihak. Masyarakat harus memiliki ruang untuk mengetahui, memberikan masukan, sekaligus mengawasi kebijakan yang menggunakan sumber daya publik.

“Jangan sampai rakyat diminta menerima pembangunan, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan,” ujar Risman.

Mereka menyatakan akan terus mengawal rencana pembangunan tersebut. Mereka menegaskan pembangunan di Maluku Utara harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.*(sukri/red)