Topikberita.id., Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong penguatan sinergi dalam menjawab berbagai persoalan kebangsaan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kemaslahatan umat.

Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Publik bertema “NKRI, Federalisme dan Masa Depan Indonesia Perspektif Kebangsaan dan Keumatan” yang berlangsung di Gedung Aula MTsN Ternate, Kamis (10/9/2026).

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara yang sudah final. Menurutnya, persoalan yang masih menjadi pekerjaan bersama justru terletak pada pemerataan pembangunan.

“Indonesia masa depan, menurut saya NKRI ini sudah final. Yang belum final adalah pemerataan pembangunan,” ujar Sarbin.

Menurut Sarbin, keberagaman suku, kelompok dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan bangsa yang harus dikelola secara baik. Keberagaman tersebut, kata dia, harus menjadi modal untuk memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan NKRI.

Sarbin juga menyoroti tantangan pemerataan pembangunan, termasuk di Maluku Utara. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan pembangunan yang adil dan merata. Upaya tersebut juga harus disertai dengan penguatan pemberantasan korupsi agar sumber daya daerah dan negara dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Sekjen MUI Pusat, Rofiqul Umam Ahmad, menekankan pentingnya kolaborasi antara MUI dan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang menyentuh langsung kepentingan umat.

Rofiqul mengatakan MUI memiliki amanah sebagai khadimul ummah atau pelayan umat dan himayatul ummah, yakni menjaga kepentingan umat. Menurutnya, persoalan umat tidak hanya berkaitan dengan keagamaan, tetapi juga mencakup pendidikan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Karenanya kita tidak bisa sendiri, kita harus bersinergi dengan berbagai unsur, berbagai stakeholder yang ada, terutama pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mendorong agar kolaborasi tersebut diperkuat hingga ke wilayah pedalaman dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk melalui program dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Rofiqul juga menilai keberagaman organisasi Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Mathla’ul Anwar dan Alkhairaat, tidak perlu diseragamkan. Perbedaan tersebut justru harus menjadi kekuatan yang dipersatukan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Bukan kita seragamkan, tetapi bagaimana perbedaan itu kita satukan,” katanya.

Ketua Panitia Pelaksana, Basri Ishak, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pelaksanaan dialog publik tersebut. Ia menilai forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi dan konsolidasi antara pemerintah, ulama, organisasi kemasyarakatan Islam dan masyarakat.

Menurut Basri, dialog tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan konsep kebangsaan, tetapi dapat mendorong lahirnya kolaborasi nyata dalam menjawab persoalan masyarakat dan memperkuat kemaslahatan umat.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap sinergi dengan MUI dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dapat terus diperkuat, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umat di Maluku Utara.*(Iksan/red)