Topikberita.id.,  Ternate — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Maluku Utara menilai konsep ekonomi biru penting diterapkan sebagai strategi transformasi ekonomi daerah. Konsep ini dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Bendahara Umum ISEI Maluku Utara sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, Dr. Dewi Permatasari, SE., M.Si., CPOF, mengatakan karakter geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan dengan sumber daya laut yang besar membuat pembangunan ekonomi tidak dapat hanya bertumpu pada sektor daratan.

Menurutnya, sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel memang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, sektor tersebut memiliki keterbatasan karena mengandalkan sumber daya yang tidak terbarukan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

“Ekonomi biru bukan sekadar program sektor kelautan dan perikanan, tetapi harus dipandang sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi Maluku Utara,” ujar Dewi pada media ini Senin, (18/08/2026)

Ia menyebutkan, potensi sektor perikanan Maluku Utara diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi nelayan maupun masyarakat pesisir.

Karena itu, ekonomi biru tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi ikan. Hilirisasi dan penguatan rantai nilai harus menjadi bagian penting agar hasil laut tidak berhenti sebagai komoditas mentah.

“Kalau menangkap ikan lebih banyak, tetapi ikan dijual dalam bentuk bahan mentah dan sebagian besar nilai tambah dinikmati pedagang atau industri di luar wilayah, kesejahteraan nelayan tidak akan otomatis meningkat,” ungkapnya.

Dewi menilai pengembangan ekonomi biru perlu dilakukan dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari modernisasi nelayan, pembangunan infrastruktur perikanan, pengolahan hasil laut, penguatan logistik, UMKM, hingga industri pendukung.

Selain itu, pola pembiayaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan UMKM pesisir juga perlu diperkuat. Menurutnya, kredit perbankan konvensional saja belum cukup karena usaha masyarakat pesisir sangat dipengaruhi musim, cuaca, harga, dan kondisi pasar.

Model yang dinilai lebih sesuai adalah blended financing atau pembiayaan berlapis yang terintegrasi dengan rantai nilai.

“Pembiayaan ekonomi biru harus bergeser dari pendekatan memberikan kredit menjadi membangun ekosistem usaha yang bankable,” katanya.

Dalam model tersebut, pemerintah daerah dapat berperan dalam mengurangi risiko pembiayaan melalui penjaminan, subsidi bunga, asuransi nelayan, bantuan sarana produksi, pembangunan pelabuhan perikanan, cold storage, serta fasilitas rantai dingin.

Menurut Dewi, ekonomi biru juga harus mengubah pola pengelolaan sumber daya laut dari sekadar eksploitasi menjadi penciptaan dan distribusi nilai tambah.

Hasil tangkapan nelayan, misalnya, tidak hanya dijual sebagai ikan segar, tetapi dapat diolah menjadi fillet, ikan beku, ikan asap, abon, ikan kaleng, produk siap konsumsi, hingga komoditas ekspor.

Hal yang sama berlaku untuk rumput laut yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku industri pangan, kosmetik, dan berbagai produk turunannya.

“Ekonomi biru dapat menjadi jalan keluar dari paradoks laut kaya tetapi masyarakat pesisir belum sejahtera,” ungkapnya.

Dewi menegaskan, keberhasilan ekonomi biru tidak cukup diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari seberapa besar nilai tambah yang tercipta dan dinikmati masyarakat lokal.

Karena itu, agenda ekonomi biru di Maluku Utara perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, penguatan rantai pasok lokal, perluasan akses pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, serta memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya laut lebih banyak dinikmati masyarakat Maluku Utara.(sukri/Red)