Topikberita.id., Ternate — Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara terus memperkuat strategi pengendalian inflasi di daerah melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu upaya yang didorong adalah program RINDANG BERSERI (Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri). Berlangsung di Kantor Camat Ternate Tengah pada Jumat, (14/08/2026)

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah tekanan inflasi dan dinamika pasokan pangan antarwilayah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, dalam sambutannya mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan dari sisi produksi.

“Pengendalian inflasi membutuhkan strategi yang komprehensif. Tidak hanya bagaimana menjaga harga tetap terjangkau, tetapi juga memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar, serta komunikasi kepada masyarakat dilakukan secara efektif,” ujarnya.

Menurut Handi, kondisi inflasi Maluku Utara hingga Juli 2026 masih menjadi perhatian. Kota Ternate yang memiliki bobot terbesar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) Maluku Utara mencatat inflasi 4,35 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Maluku Utara yang berada di level 3,95 persen.

Inflasi Kota Ternate juga masih berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi ±1 persen. Sementara secara kumulatif, inflasi Kota Ternate tercatat 4,82 persen, sedangkan Maluku Utara mencapai 4,46 persen.

Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok volatile food, yakni komoditas pangan yang harganya cenderung mengalami fluktuasi. Sejumlah komoditas yang memberikan tekanan antara lain ikan cakalang, tomat, cabai rawit, serta sejumlah komoditas pangan strategis lainnya.

Handi menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi ketika terjadi kenaikan harga. Upaya pengendalian juga harus dilakukan dari sisi hulu dengan memperkuat produksi dan ketersediaan pangan.

“Karena itu, kita perlu mendorong ketahanan pangan mulai dari lingkungan masyarakat dan rumah tangga. Ketika sebagian kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi,” katanya.

Sejalan dengan arahan Gubernur Maluku Utara dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia Maluku Utara menjalankan program unggulan 2026 bertajuk “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi.”

Program yang merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Menurutnya, gerakan menanam rica dan kangkung tidak semata-mata dimaknai sebagai kegiatan penghijauan atau perlombaan antarwilayah.

“RINDANG BERSERI bukan sekadar gerakan menanam atau kegiatan penghijauan. Ini merupakan bagian dari investasi sosial untuk membangun ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga. Harapannya, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangannya secara mandiri,” jelasnya.

Dengan semakin kuatnya produksi pangan di tingkat masyarakat, pasokan pangan diharapkan menjadi lebih terjaga. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membantu mengurangi tekanan pasokan dan menjaga gejolak harga komoditas pangan.

Bank Indonesia menilai keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan Maluku Utara.

“Yang kita bangun bukan hanya stabilitas harga hari ini, tetapi juga ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.(sukri/red)