Topikberita.id., Ternate — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, meminta lembaga jasa keuangan (LJK) memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Permintaan tersebut disampaikan Sarbin saat membuka Focus Group Discussion (FGD) riset bertajuk “Kontribusi Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah” yang digelar OJK Institute bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara di Hotel Bella, Ternate, Rabu (12/8/2026).

Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan bahwa prosedur administrasi dalam sektor perbankan tetap harus dipenuhi. Namun, persyaratan tersebut jangan sampai mengabaikan tujuan utama layanan keuangan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Administrasi harus dipenuhi, tetapi jangan sampai mengabaikan substansi, yaitu kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Sarbin.

Sarbin mengatakan masih banyak masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia, yang merasa takut atau kesulitan ketika harus berurusan dengan perbankan.

Karena itu, ia meminta lembaga jasa keuangan memberikan pelayanan yang lebih mudah dan ramah bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kecil yang membutuhkan akses pembiayaan.

Ia juga menitipkan kepada perbankan agar akses terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dipermudah. Menurutnya, kemudahan pembiayaan penting untuk membantu masyarakat dan pelaku UMKM mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan.

“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan akses pembiayaan karena persoalan administrasi,” pesan Sarbin.

Selain akses pembiayaan, Sarbin mendorong penguatan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Hal itu diperlukan agar masyarakat terlindungi dari lembaga keuangan bermasalah dan berbagai praktik penipuan.

Sarbin menilai Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Namun, potensi tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal selama 20 tahun terakhir.

Menurut dia, penguatan sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan dan akses keuangan yang mudah bagi masyarakat.

Sarbin berharap FGD yang digelar OJK Institute dan OJK Maluku Utara dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Ia mendorong koperasi dan UMKM menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi daerah sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Maluku Utara.*(sukri/red)