TopikBerita.id., Morotai – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara memperkuat sinergi dalam upaya menekan laju inflasi serta memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pulau Morotai.

Kegiatan bertajuk “TPID Bersinergi, Inflasi Terkendali” tersebut berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (22/6/2026).

Pertemuan strategis ini digelar sebagai langkah antisipatif menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, yang mewakili Bupati Pulau Morotai, hadir bersama Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian TPID Muhammad Umar Ali, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, unsur Forkopimda, DPRD, BPS, pimpinan OPD, hingga pelaku usaha dan distributor lokal.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, menyampaikan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,05 persen (mtm). Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang dipengaruhi dinamika global serta meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Iduladha.

Sementara itu, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Pulau Morotai mengalami inflasi pada pekan kedua Juni 2026 yang dipicu kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Sebagai daerah kepulauan, Morotai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, tingginya biaya distribusi antar-pulau, gangguan cuaca ekstrem, hingga keterbatasan infrastruktur penyimpanan pangan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menegaskan bahwa HLM TPID harus menghasilkan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

“High Level Meeting ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan harus melahirkan rekomendasi kuat dan langkah konkret demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Rio.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Morotai bersama BI dan seluruh anggota TPID menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya memperluas pelaksanaan pasar murah, menggelar operasi pasar secara berkala, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar, serta mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung program pengendalian inflasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat ketahanan pangan melalui Gerakan Menanam komoditas hortikultura, penguatan Kios Pangan, optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita, serta meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan peternak melalui bantuan sarana prasarana dan pendampingan teknis.

Pemkab Pulau Morotai juga akan membuka kerja sama antardaerah guna menjamin ketersediaan pasokan pangan strategis secara berkelanjutan.

Handi Susila, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi di Morotai melalui fasilitasi pasar murah dan asistensi teknis secara berkala.

“Sinergi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Morotai yang unggul, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.*(Ican/red)