Topikberita.id., Ternate – Sikap Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, saat menghadapi massa aksi Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) pada Rabu (30/9/2026), mendapat sorotan dari Gabungan Insan Pers (GIPERS) Maluku Utara.

Ketua GIPERS Maluku Utara, Iskar Mansur, menyoroti sikap Amin Subuh yang disebut tersulut emosi ketika menghadapi massa yang menyampaikan kritik terkait polemik pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Ternate dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Ternate Selatan-Moti.

Situasi sempat memanas setelah Amin Subuh bergerak mendekati dan mengejar salah seorang peserta aksi. Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah anggota kepolisian terlihat berada di antara Amin dan massa untuk mencegah terjadinya benturan.

Iskar menilai pimpinan DPRD semestinya menghadapi kritik masyarakat melalui dialog, argumentasi, serta klarifikasi berdasarkan data dan dokumen.

“Jangan gunakan otot menghadapi kritik. Anda itu dewan, bukan reman,” tegas Iskar, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, kritik terhadap DPRD merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Apabila terdapat tudingan yang dinilai tidak benar, anggota DPRD memiliki ruang untuk memberikan bantahan melalui data, dokumen, maupun penjelasan secara terbuka.

Iskar juga meminta seluruh pihak melihat peristiwa tersebut secara utuh. Menurutnya, klarifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa rekaman video, meminta keterangan peserta aksi dan saksi di lokasi, serta mendengarkan keterangan aparat keamanan yang berada di tempat kejadian.

GIPERS juga mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate untuk memeriksa insiden tersebut apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik.

“Pemeriksaan dapat dilakukan dengan meminta keterangan dari Amin Subuh, peserta aksi, saksi, aparat keamanan, serta memeriksa rekaman video yang beredar,” ujarnya.

Polemik yang menjadi latar belakang aksi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Ternate dari Dapil II Ternate Selatan-Moti.

Kritik muncul karena terdapat kegiatan reses yang berlangsung di Kelurahan Toboko, sementara Pulau Moti merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam dapil tersebut.

Amin Subuh sebelumnya telah memberikan klarifikasi dan membantah tudingan bahwa pelaksanaan reses tersebut merupakan upaya membohongi masyarakat.

Bagi GIPERS, perdebatan mengenai pelaksanaan reses seharusnya diselesaikan melalui data, dokumen, serta mekanisme kelembagaan. Sementara insiden yang terjadi saat demonstrasi dinilai sebagai persoalan tersendiri yang perlu diklarifikasi.

Iskar menilai sebagai salah satu pimpinan DPRD, Amin Subuh memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap yang mencerminkan kedudukan lembaga legislatif ketika menghadapi kritik masyarakat.

“Ketika masyarakat datang membawa kritik, yang dibutuhkan dari seorang wakil rakyat adalah kemampuan untuk menjawab kritik tersebut, bukan menunjukkan kekuatan fisik,” kesalnya.

Iskar berharap Amin Subuh memberikan penjelasan mengenai insiden tersebut. Di sisi lain, publik juga menunggu langkah Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate terkait peristiwa yang terjadi saat aksi berlangsung.

Ia menegaskan, kritik maupun tudingan dapat dijawab melalui data dan fakta, sedangkan dugaan pelanggaran dalam peristiwa tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. (Tim/Red)