Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat langkah strategis guna menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat tetap aman di tengah ketidakpastian geopolitik global. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga di Ternate, Kamis 23 April 2026.

Mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyampaikan bahwa pemerintah daerah membawa misi utama untuk melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku UMKM, dari dampak kelangkaan maupun kenaikan harga energi.

Dalam forum tersebut, Sekprov menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, terutama setelah perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon (Wayame) yang sempat memicu kekhawatiran kenaikan harga hingga 40 persen di tingkat pasar.

“Ibu Gubernur berpesan agar masyarakat kecil tidak terbebani. Meski konsumsi LPG rumah tangga relatif kecil, pelaku usaha seperti penjual roti, warung makan, dan UMKM sangat bergantung pada energi ini. Jika harga energi naik, maka harga pangan ikut terdampak,” ujar Samsuddin.

Sebagai langkah konkret menekan inflasi, Pemprov Maluku Utara telah mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan guna memastikan akses solar bagi nelayan lebih mudah dan merata.

Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut dan mempersilakan pemerintah daerah segera mengajukan titik pembangunan SPBN baru.

“Selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap dapat membeli BBM di SPBU dengan rekomendasi dari dinas terkait. Hak masyarakat harus tetap terpenuhi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara akan diperketat guna mencegah penyimpangan. Ia juga menyampaikan rencana penambahan kuota minyak tanah lebih awal untuk mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun.

Dari sisi pasokan, PT Pertamina Patra Niaga memastikan kondisi stok energi di Maluku Utara dalam keadaan aman. LPG tercatat memiliki ketahanan stok di atas 60 hari, sementara Pertalite dan Biosolar tersedia dengan dukungan suplai rutin ke empat terminal BBM, yakni Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana.

Upaya ini diperkuat dengan keberadaan program SPBU Satu Harga serta rencana penambahan lima titik baru hingga 2029 guna mengurangi disparitas harga energi di wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat, baik di wilayah kepulauan maupun perkotaan, merasakan kehadiran pemerintah melalui akses energi yang terjangkau,” kata Samsuddin.

Rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat digitalisasi pengawasan distribusi BBM melalui sistem X-Star agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Sumber: RRI Ternate