Topikberita.id., Ternate – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Maluku Utara menyoroti arah kebijakan industri dan pertambangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah didorong memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan sekadar mengejar investasi dan pertumbuhan industri.

Sorotan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Nikel, Lingkungan dan Masa Depan Daerah” yang berlangsung di Jati Hotel Ternate, Sabtu (31/10/2026).

Diskusi ini sekaligus menjadi ruang refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan momentum peringatan Sumpah Pemuda.

Hadir sebagai narasumber, Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan sekaligus pemerhati lingkungan, Rustam Ode Nuru, serta akademisi ekonomi Universitas Khairun (Unkhair), Mochtar Adam.

Kegiatan tersebut juga diikuti sejumlah pemuda dan elemen masyarakat sipil. Dalam diskusi itu, Rustam mengapresiasi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai memberi perhatian terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan industri. Ada aspek lain yang harus menjadi perhatian, yakni pemerataan manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan.

“Keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri,” kata Rustam.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan masyarakat benar-benar menikmati hasil pembangunan. Pada saat yang sama, kelestarian lingkungan harus tetap dijaga agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

Rustam menegaskan, HMI Badko Maluku Utara akan terus mengambil peran dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan, penguatan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara itu, akademisi ekonomi Unkhair, Mochtar Adam, menilai sejumlah program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.

Namun, potensi tersebut tidak otomatis menghasilkan pemerataan ekonomi. Menurut Mochtar, efektivitas program sangat ditentukan oleh keterlibatan pelaku ekonomi lokal, termasuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Program MBG dan Koperasi Desa merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi dari bawah. Tantangannya adalah bagaimana program tersebut benar-benar menggerakkan produksi lokal, melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa,” jelasnya.

Mochtar juga menyoroti posisi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan dengan potensi besar dalam industri nikel nasional. Kekayaan sumber daya alam tersebut, kata dia, semestinya menjadi modal untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, pengembangan industri pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan produksi. Dampak sosial serta kondisi lingkungan di sekitar kawasan industri harus menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan.

“Kebijakan pembangunan nasional juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri pertambangan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Selain sektor pertambangan, Mochtar turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia mengapresiasi langkah penghematan tersebut, tetapi mengingatkan agar hasilnya diarahkan pada program produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, efisiensi anggaran semestinya dapat dirasakan melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan sekolah rakyat, hingga penyediaan infrastruktur bagi kampung nelayan.

“Efisiensi anggaran akan benar-benar bermakna apabila hasilnya kembali kepada rakyat. Jangan sampai penghematan hanya berhenti pada administrasi birokrasi, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah catatan mengenai arah pembangunan Maluku Utara. Para peserta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, penguatan pengawasan lingkungan, serta perluasan keterlibatan masyarakat lokal dalam kebijakan ekonomi nasional.

Badko HMI Maluku Utara menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program pemerintah di daerah. Organisasi ini berharap pembangunan industri dan pertambangan tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan pemerataan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, dan manfaat konkret bagi masyarakat setempat.*(Tim/red)