Topikberita.id., Ternate – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi dengan pedagang bahan pokok melalui forum Pedagang Peduli Inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan kenaikan harga pangan yang berpotensi mendorong inflasi di Maluku Utara. Berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis (29/10/2026),

Forum ini dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan kota serta para pedagang bahan pokok, khususnya komoditas bawang, cabai dan kebutuhan pangan lainnya atau yang dikenal sebagai kelompok barang bergejolak (volatile food).

Pertemuan ini menjadi ruang diskusi untuk membahas tantangan distribusi dan ketersediaan bahan pokok, sekaligus mencari solusi konkret dalam menjaga stabilitas harga di pasar.

Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Fadhil Muhammad, mengatakan cabai merah dan cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di daerah tersebut. Bahkan, harga cabai di sejumlah pasar dilaporkan mencapai Rp.200 ribu per kilogram.

“Kalau dari data, harga cabai mulai dari Rp.150 ribu sampai Rp.180 ribu. Bahkan, di Pasar Bastiong mencapai Rp.200 ribu per kilogram. Sampai saat ini, penyumbang utama inflasi itu cabai merah dan cabai rawit,” ujarnya.

Menurut Fadhil, kondisi tersebut membutuhkan langkah cepat untuk menstabilkan harga. Sebab, upaya meningkatkan produksi melalui penanaman membutuhkan waktu sekitar tiga bulan, sehingga pemenuhan kebutuhan pasar perlu dilakukan melalui alternatif pasokan dari luar daerah.

“Kita diminta bergerak cepat untuk melakukan stabilisasi harga. Kalau menanam, butuh waktu tiga bulan. Jadi, kita mendatangkan dari luar,” katanya.

Fadhil menjelaskan, forum Pedagang Peduli Inflasi memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengajak para pedagang turut berperan menjaga stabilitas harga di tengah kondisi inflasi Maluku Utara yang mendekati atau berpotensi melampaui angka inflasi nasional.

Kedua, memberikan informasi kepada pedagang mengenai beragam jalur distribusi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pasokan bahan pokok dengan harga dan biaya pengiriman yang lebih efisien.

Menurutnya, pedagang memiliki sejumlah alternatif jalur pasokan, antara lain melalui Manado, Makassar, maupun langsung dari Pulau Jawa.

“Banyak pilihan yang bisa dimanfaatkan pedagang. Mereka bisa memilih pasokan lewat mana. Salah satu buktinya adalah pasokan dari Jawa yang dilakukan Ibu Nurjaya. Pedagang berhak memilih jalur yang lebih efisien,” jelasnya.

Dengan adanya alternatif jalur distribusi tersebut, diharapkan ketergantungan pada jalur pasokan tertentu dapat dikurangi, sekaligus membuka peluang memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih kompetitif.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyambut baik inisiatif Bank Indonesia dalam mempertemukan pemerintah dan para pedagang untuk membahas pengendalian inflasi.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan terhadap kebutuhan pokok berpotensi meningkat.

“Kami menyambut baik langkah-langkah ini. Harapannya, asosiasi pedagang Barito tidak merasa melangkahi pemerintah, karena ini merupakan upaya bersama untuk menekan inflasi dan mengantisipasi lonjakan harga pada akhir tahun sehingga masyarakat terbantu,” ujar Sarbin.

Sarbin menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mengonsolidasikan berbagai pihak untuk mempermudah proses distribusi pasokan bahan pokok ke wilayah Maluku Utara.

Upaya tersebut, kata dia, termasuk mendorong kemudahan pengiriman barang melalui jalur udara menggunakan pesawat maupun jalur laut menggunakan kapal.

“Kami dari pemerintah provinsi akan mengonsolidasikan upaya untuk meringankan proses pengiriman pasokan, baik melalui udara menggunakan pesawat maupun kapal laut,” katanya.

Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat masuknya pasokan bahan pokok, memperlancar distribusi antardaerah, serta menekan tekanan harga di pasar.

Langkah ini menjadi penting agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat Maluku Utara tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.*(Tim/red)