Topikberita.id., Ternate – Direktur Institute Kata Rakyat Maluku Utara, Ikhwanul Kiraam J Saleh, meminta anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim, menghentikan polemik internal lembaga dan lebih fokus menjalankan tugas serta fungsi sebagai wakil rakyat.

Menurut Ikhwanul, polemik yang melibatkan Nurjaya belakangan ini tidak produktif dan justru berpotensi mengalihkan perhatian DPRD dari sejumlah agenda penting yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ia menyebut, DPRD Kota Ternate saat ini memiliki agenda strategis, di antaranya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027.

“Soal polemik Nurjaya sangat tidak penting. Apalagi persoalan tersebut sudah ditangani aparat penegak hukum. Kami meminta DPRD fokus pada agenda pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan R-APBD 2027,” ujar Ikhwanul, Minggu (20/9/2026).

Ia mengatakan, pembahasan dokumen anggaran tersebut menjadi momentum bagi DPRD untuk memastikan kebijakan APBD diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan disusun secara transparan serta akuntabel.

Ikhwanul juga menyoroti aktivitas Nurjaya di media sosial maupun podcast yang membahas persoalan internal DPRD. Ia mengingatkan bahwa Nurjaya masih berstatus sebagai anggota DPRD dan menerima hak keuangan sebagai wakil rakyat.

“Selama masih menjadi anggota dewan dan masih menerima gaji DPRD, kami minta jaga etika dan tunjukkan kinerja kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Ikhwanul, masa reses seharusnya dimanfaatkan anggota DPRD untuk turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi warga, bukan justru menjadikan persoalan internal lembaga sebagai konsumsi publik.

“Warga membutuhkan DPRD yang mendengar curhat masyarakat, bukan DPRD yang digaji rakyat kemudian kembali curhat kepada rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh polemik yang berkembang dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, terutama terhadap persoalan yang telah ditangani aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Institute Kata Rakyat Malut mendorong DPRD Kota Ternate memperkuat fungsi pengawasan terhadap sejumlah persoalan yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Sedikitnya ada enam persoalan yang menjadi perhatian, yakni pengelolaan sampah, penertiban parkir liar, jaminan kesehatan, pembaruan database desil warga tidak mampu, pengawasan distribusi BBM, serta optimalisasi Plaza Gamalama sebagai aset daerah.

“Persoalan-persoalan riil inilah yang menyentuh langsung kehidupan harian warga Ternate,” ujarnya.

Ikhwanul menilai energi DPRD Kota Ternate seharusnya diarahkan untuk mengawal berbagai persoalan tersebut, termasuk memastikan proses penganggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan Institute Kata Rakyat Maluku Utara akan terus mengawal kinerja DPRD Kota Ternate, mulai dari proses pembahasan anggaran hingga implementasi kebijakan di lapangan.*(Tim/red)