Topikberita.id., Ternate – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan melalui peningkatan produksi, penguatan kerja sama antardaerah, serta pembenahan rantai pasok. Di Maluku Utara, upaya tersebut dijalankan melalui sejumlah program untuk menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat.

Penguatan strategi tersebut mengemuka dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”. GPIPS 2026 menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), yang memiliki tantangan geografis, distribusi, serta risiko perubahan iklim.

GPIPS Sulampua 2026 dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala daerah se-Sulampua.

Pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian karena gejolak harga kebutuhan pokok berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Karena itu, inflasi pangan bergejolak atau volatile food perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3,0–5,0 persen, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 29 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, BI memperkenalkan inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua, yang mencakup tiga strategi utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.

Ketiga strategi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi pangan, meningkatkan konektivitas pasokan antardaerah, serta membenahi kelembagaan dan ekosistem pangan. Pendekatan tersebut dinilai penting bagi wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, yang memiliki sentra produksi dan daerah konsumsi dengan karakteristik serta kebutuhan berbeda.

Karsa Daya Perkuat Produksi Pertanian dan Perikanan

Di Maluku Utara, strategi Karsa Daya diimplementasikan melalui penguatan kapasitas sektor pertanian dan perikanan, termasuk penyediaan sarana produksi serta fasilitasi akses pembiayaan bagi petani.

Bank Indonesia melaksanakan Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Program tersebut diperkuat melalui kegiatan business matching pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama perbankan untuk mendukung kebutuhan modal petani.

Hingga Oktober 2026, dukungan sarana dan prasarana berupa bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta alat tangkap telah disalurkan kepada sembilan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dan empat kelompok nelayan.

Dukungan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, memperkuat produksi pangan lokal, serta menjaga kesinambungan pasokan di daerah.

Penguatan sektor produksi menjadi salah satu aspek penting dalam pengendalian inflasi. Pasalnya, ketersediaan pasokan yang memadai dapat membantu mengurangi tekanan harga ketika permintaan meningkat atau distribusi dari luar daerah mengalami kendala.

Karsa Sambung Perkuat Distribusi dan Kerja Sama Antardaerah

Selain meningkatkan produksi, BI mendorong penguatan kerja sama antardaerah melalui strategi Karsa Sambung, terutama untuk komoditas pangan yang berkontribusi terhadap inflasi.

Di Maluku Utara, langkah tersebut diwujudkan melalui kerja sama komoditas bawang merah antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate dan Kota Probolinggo.

Kerja sama berbasis bisnis atau business to business juga dibangun antara offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dan pelaku usaha unggulan komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang.

Dalam mendukung distribusi, kerja sama tersebut melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui pemanfaatan pesawat milik TNI Angkatan Udara.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas pasokan, memperlancar distribusi komoditas pangan, serta membantu memenuhi kebutuhan daerah yang belum mampu memproduksi seluruh kebutuhan pangannya secara mandiri.

Bagi Maluku Utara, penguatan konektivitas distribusi menjadi penting mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang membuat biaya dan waktu pengiriman berpotensi memengaruhi harga komoditas di tingkat konsumen.

Karena itu, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada kelancaran distribusi dari daerah produsen menuju wilayah konsumsi.

Karsa Tata Perkuat Ekosistem Pangan

Strategi ketiga, Karsa Tata, difokuskan pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan melalui kolaborasi antara kelompok tani, koperasi, dan pihak penyerap hasil produksi atau offtaker.

Di Maluku Utara, implementasi strategi ini dilakukan melalui business matching antara kelompok tani, Koperasi Desa Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai calon penyerap hasil produksi.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi petani sekaligus membangun kepastian penyerapan hasil panen. Dengan akses pasar yang lebih terarah, petani diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menjaga keberlanjutan produksi.

BI juga memperkuat sinergi dengan Bapanas melalui pengembangan neraca pangan. Instrumen ini digunakan untuk memetakan ketersediaan dan kebutuhan komoditas, mengidentifikasi potensi defisit lebih dini, serta menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga.

Melalui pemetaan tersebut, pengelolaan pangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan mempertimbangkan kondisi produksi, kebutuhan konsumsi, dan potensi distribusi antardaerah.

Rindang Berseri Tambah Pasokan Pangan di Ternate

Di luar tiga strategi Tallukarsa Pangan Sulampua, TPID Maluku Utara juga mengembangkan program unggulan melalui gerakan pertanian perkotaan atau urban farming bertajuk Rindang Berseri.

Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem pangan melalui pemanfaatan lahan tidur milik pemerintah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Di Kota Ternate, pelaksanaannya melibatkan Tim Penggerak PKK (TP-PKK), pondok pesantren, dan rumah tangga untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif serta meningkatkan ketersediaan komoditas pangan.

Program Rindang Berseri telah berkontribusi terhadap tambahan pasokan kangkung sekitar 2,7 hingga 4,5 ton per bulan. Sementara itu, komoditas cabai rawit masih dalam tahap perawatan dengan potensi hasil panen mencapai 1,35 hingga 2,7 ton per bulan.

Pengembangan pertanian perkotaan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pasokan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah bagi komoditas tertentu.

Meski demikian, keberlanjutan program tetap memerlukan pengelolaan lahan, pemeliharaan tanaman, dan kesinambungan produksi agar potensi hasil panen dapat direalisasikan secara optimal.

Melalui GPIPS Sulampua 2026, Bank Indonesia bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mendorong pengendalian inflasi pangan yang lebih terintegrasi, mulai dari sektor produksi hingga distribusi dan penguatan ekosistem pangan.

Di Maluku Utara, penguatan produksi pertanian dan perikanan, kerja sama antardaerah, pembenahan rantai pasok, serta pemanfaatan lahan produktif menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan daerah, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.*(Tim/red)