TopikBerita.id., Ternate – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menargetkan 15 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp20 miliar pada tahun 2026 menuai kritik dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku Utara.

Melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP), Badko HMI Malut menilai kebijakan tersebut berpotensi menggeser orientasi pendidikan menjadi aktivitas yang berorientasi pada keuntungan finansial dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Bidang PTKP Badko HMI Malut, Supriadi R. Hambali, mengatakan target pendapatan sebesar Rp20 miliar dinilai tidak realistis dan berisiko menimbulkan disorientasi terhadap tujuan utama pendidikan kejuruan di Maluku Utara.

“Fungsi utama SMK adalah mendidik, melatih, dan menyiapkan generasi muda agar siap memasuki dunia kerja, bukan dijadikan instrumen untuk menambah kas daerah. Ketika indikator keberhasilan sekolah lebih berorientasi pada capaian pendapatan, maka kualitas pembelajaran dan kenyamanan siswa berpotensi terabaikan,” ujar Supriadi pada media ini Jumat.(12/06/2026)

Ia juga menyoroti potensi munculnya praktik eksploitasi terhadap siswa melalui berbagai unit usaha sekolah yang dikembangkan untuk mengejar target pendapatan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya batas yang jelas antara konsep teaching factory sebagai metode pembelajaran dengan aktivitas produksi yang dapat merugikan peserta didik.

“Siapa yang akan menjalankan unit usaha sekolah untuk mengejar target miliaran rupiah itu? Tentu siswa. Karena itu harus ada kejelasan terkait perlindungan hak-hak siswa dan mekanisme pembagian manfaat yang mereka terima. Jangan sampai semangat meningkatkan pendapatan justru membebani peserta didik,” katanya.

Selain itu, Badko HMI Malut menilai kebijakan tersebut belum mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Ketimpangan infrastruktur pendidikan, fasilitas praktik, hingga akses pasar antara SMK di wilayah perkotaan dan daerah terpencil dinilai menjadi tantangan serius dalam penerapan model BLUD.

Menurut Supriadi, tanpa dukungan modal awal, peningkatan fasilitas laboratorium, serta penguatan sarana praktik dari pemerintah daerah, status BLUD justru berpotensi menjadi beban tambahan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan dan daerah penyangga.

Di sisi lain, Badko HMI Malut juga menyoroti keberadaan investasi sektor pertambangan yang berkembang pesat di Maluku Utara. Pemerintah daerah dinilai seharusnya lebih fokus mengoptimalkan kontribusi sektor industri, termasuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk mendukung pengembangan pendidikan.

“Sangat ironis ketika pemerintah berupaya mengejar pendapatan dari sekolah, sementara di saat yang sama terdapat banyak perusahaan tambang berskala besar yang beroperasi di Maluku Utara. Pemerintah seharusnya lebih serius mendorong pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan,” tegasnya.

Atas berbagai catatan tersebut, Badko HMI Maluku Utara mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan target pendapatan BLUD SMK.

Konsep BLUD seharusnya difokuskan pada fleksibilitas pengelolaan keuangan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mendukung proses belajar mengajar, bukan menjadi instrumen komersialisasi pendidikan yang berpotensi memberatkan sekolah maupun masyarakat.*(sukri/red)