Topikberita.id., Ternate – Institute Kata Rakyat Maluku Utara mendesak DPRD Kota Ternate menghentikan polemik internal dan kembali fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan publik yang dinilai belum terselesaikan.

Desakan tersebut disampaikan sekitar 30 massa aksi saat menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (24/9/2026).

Koordinator aksi, Ikhwanul Kiraam J Saleh, mengatakan DPRD sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya lebih banyak menyikapi persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dibandingkan mempertontonkan polemik internal kelembagaan.

“Kami melihat sebagai representasi publik, wakil rakyat hanya sibuk dengan polemik dan kisruh internal kelembagaan tanpa mengedepankan aspek pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” kata Ikhwanul dalam orasinya.

Menurut dia, selama beberapa bulan terakhir pada 2026, DPRD Kota Ternate dinilai lebih banyak terseret dalam persoalan internal, sementara sejumlah persoalan mendasar di tengah masyarakat belum mendapatkan pengawasan maksimal.

Ia menyoroti kondisi ekonomi masyarakat, pengangguran, kebutuhan pangan, hingga berbagai persoalan pelayanan publik yang menurutnya membutuhkan perhatian serius DPRD.

“Di tengah ekonomi yang sulit dan melemah, tingkat pengangguran terbuka tinggi, kebutuhan sandang pangan dan isi perut rakyat sedang lapar dan susah, wakil rakyat sibuk dengan pertengkaran internal, saling melapor ke aparat penegak hukum,” ujarnya.

Massa juga meminta polemik yang melibatkan anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim, dihentikan agar tidak mengganggu kinerja lembaga.

“Kami menuntut, kami meminta stop pertengkaran, stop polemik, stop saling melapor dan stop saling curhat,” tegas Ikhwanul.

Dalam aksi tersebut, massa meminta bertemu langsung dengan Nurjaya. Namun, saat menerima aspirasi, massa hanya ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Amin Subuh dan Jamian Kolongsusu.

Selain persoalan internal DPRD, Institute Kata Rakyat Malut menyoroti sejumlah persoalan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius lembaga legislatif.

Salah satunya terkait pembaruan database desil warga tidak mampu. Massa mempertanyakan perubahan status desil masyarakat yang dinilai berpotensi membuat warga yang membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan sosial secara tepat sasaran.

“Masalah ini sangat krusial karena menyangkut hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di mana DPRD Kota Ternate ketika desil warga berubah dari desil 3 menjadi desil 10? Warga susah tidak mendapat jaminan sosial dan bantuan sosial,” kata Ikhwanul.

Selain persoalan data kemiskinan, massa juga menyampaikan sejumlah isu lain, yakni pengelolaan sampah, penertiban parkir liar, infrastruktur jalan tani dan irigasi bagi petani di wilayah perbukitan, serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

Massa mempertanyakan pengelolaan sampah yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp10 miliar setiap tahun, namun persoalan sampah dinilai belum terselesaikan secara menyeluruh.

Mereka juga meminta DPRD mengawasi penertiban parkir liar, optimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, serta dugaan kebocoran pendapatan daerah.

Di sektor pertanian, massa menyoroti keterbatasan infrastruktur jalan tani dan persoalan irigasi yang masih dikeluhkan petani di wilayah perbukitan Kota Ternate.

Sementara terkait BBM, DPRD diminta memperkuat pengawasan distribusi karena kelangkaan dan antrean panjang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk para sopir angkutan umum.

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, membenarkan bahwa massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan yang berfokus pada persoalan krusial di Kota Ternate.

Amin mengatakan berbagai persoalan tersebut menjadi bagian yang perlu terus dikawal dan disuarakan DPRD sesuai fungsi lembaga dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Massa aksi kemudian menyerahkan tuntutan kepada DPRD Kota Ternate untuk menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut lembaga terhadap berbagai persoalan publik tersebut.*(Tim/red)