TopikBerita.id., Ternate – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara menggelar diskusi publik bertajuk “Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Antara Tantangan dan Peluang Menuju Negara Kuat” di Ternate, Senin (2/6/2026).

Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi kritis terhadap arah pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global, perubahan geopolitik internasional, serta tantangan demokrasi dan kedaulatan nasional.

Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari ketahanan ekonomi nasional, tata kelola sumber daya alam, ketimpangan pembangunan antarwilayah, efektivitas otonomi daerah, hingga penguatan pertahanan maritim sebagai fondasi negara kepulauan.

Ketua Umum BADKO HMI Maluku Utara, Akbar Lakoda, mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara kuat di tengah perubahan global yang terus berlangsung. Menurutnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen pada 2025–2026 menunjukkan stabilitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia.

“Pertumbuhan ekonomi merupakan modal penting, namun tidak cukup jika tidak diikuti pemerataan kesejahteraan, penguatan kapasitas daerah, dan perlindungan terhadap sumber daya strategis nasional,” ujarnya.

Akbar menegaskan pembangunan Indonesia ke depan harus berpijak pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.

“Indonesia tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, BADKO HMI Maluku Utara mencatat sejumlah persoalan yang masih dihadapi Indonesia. Di antaranya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan distribusi kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, program-program strategis nasional dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan daerah agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok yang telah memiliki modal ekonomi kuat.

Di sektor kemaritiman, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengawasan wilayah laut, maraknya pencurian sumber daya perikanan, serta belum optimalnya integrasi pembangunan ekonomi berbasis kelautan.

Kawasan Indonesia Timur juga dinilai masih menghadapi ketimpangan infrastruktur, persoalan keamanan maritim, serta belum meratanya distribusi manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.

BADKO HMI Maluku Utara juga menyoroti pelaksanaan otonomi daerah yang masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek distribusi fiskal, kewenangan pengelolaan sumber daya strategis, dan pengembangan ekonomi berbasis karakteristik wilayah.

Berdasarkan hasil diskusi, BADKO HMI Maluku Utara menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto.

Rekomendasi tersebut antara lain memperkuat paradigma pembangunan Indonesia sebagai negara maritim dengan menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai prioritas strategis pertahanan dan ekonomi nasional. Pemerintah juga didorong memperkuat armada pengawasan laut dan pengamanan wilayah perbatasan guna mencegah kebocoran ekonomi akibat pencurian sumber daya kelautan.

Selain itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program-program strategis nasional agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BADKO HMI Maluku Utara juga mendorong penguatan model otonomi daerah berbasis kemaritiman melalui pemberian ruang fiskal yang lebih besar kepada daerah kepulauan dalam mengelola sektor pelabuhan, perikanan, dan perdagangan laut.

Rekomendasi lainnya adalah memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kunjungan kerja pemerintah pusat ke daerah-daerah, khususnya kawasan timur Indonesia, serta mengintegrasikan pendekatan antropologi dan karakteristik sosial daerah dalam penyusunan kebijakan publik.

Sebagai organisasi kader dan intelektual, BADKO HMI Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran kritis dan konstruktif dalam mengawal arah pembangunan nasional.

“Masa depan Indonesia sebagai negara kuat tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga kedaulatan sumber daya alam, memperkuat demokrasi, menghadirkan keadilan pembangunan, dan memastikan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama kebijakan nasional,” tutup Akbar.