Topikberita.id., Ternate – Ir. Gajali Abd Mutalib kembali terpilih sebagai Ketua DPP APINDO Maluku Utara periode 2026–2031 melalui Musyawarah Provinsi (Musprov) III Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Utara, Minggu (25/10/2026).

Memasuki periode kedua, Gajali menyiapkan sejumlah agenda strategis, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi bersama pemerintah daerah dan APINDO nasional.

Satgas tersebut akan berfokus pada identifikasi hambatan investasi dan pencarian solusi agar peluang usaha yang telah dijajaki dapat direalisasikan.

Gajali mengatakan, agenda ini merupakan tindak lanjut Forum Bisnis Maluku Utara di Jakarta pada 16 September 2026 yang melibatkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan sejumlah investor nasional.

Sekitar 16 hingga 17 investor telah menjajaki peluang investasi di Maluku Utara, mencakup sektor kelautan dan perikanan, rumput laut, infrastruktur, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Sejumlah peluang sudah dibahas bersama, dan sekarang bagaimana kita mencari solusi agar peluang tersebut benar-benar bisa direalisasikan,” ujar Gajali.

Selain mempercepat investasi, APINDO mendorong penguatan kemitraan antara investor dan pengusaha lokal. Di sektor kelautan dan perikanan, kerja sama diarahkan pada pengembangan budidaya rumput laut, peningkatan kualitas bibit, serta perluasan pemasaran produk.

Sementara itu, pengembangan UMKM difokuskan pada peningkatan kualitas produk, daya saing harga, dan efisiensi distribusi agar produk lokal mampu menembus pasar nasional.

APINDO juga mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok perusahaan besar, termasuk penyediaan kebutuhan pangan seperti ikan, buah-buahan, dan sayuran.

Di bidang ketenagakerjaan, APINDO akan memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

Organisasi tersebut juga terlibat dalam pembahasan kebijakan pengupahan melalui Dewan Pengupahan bersama pemerintah, serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), dan kalangan akademisi.

Gajali menegaskan, kebijakan pengupahan perlu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan perusahaan.

“Yang kita cari adalah upah yang benar-benar terbaik, tidak terlalu merugikan pekerja, tetapi juga tidak merugikan perusahaan. Kalau perusahaan kolaps, pekerja juga bisa terkena dampaknya,” jelasnya.

Melalui kepemimpinan periode 2026–2031, APINDO Maluku Utara menargetkan penguatan investasi, pengembangan UMKM, perluasan kemitraan usaha, dan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk memperbesar keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pembangunan daerah.*(Tim/red)