Topikberita.id., Halmahera Timur – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat sinergi pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat menjelang akhir 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Kantor Bupati Halmahera Timur, Kamis (8/10/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, BI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan pengendalian inflasi perlu menjadi perhatian bersama menyusul inflasi tahunan Maluku Utara yang mencapai 5,72 persen pada September 2026. Angka tersebut menempatkan Maluku Utara pada posisi kedua tertinggi secara nasional.

Meski inflasi bulanan pada September tercatat sekitar 0,39 persen, tekanan harga dari sejumlah periode sebelumnya masih memengaruhi inflasi tahunan. Karena itu, diperlukan langkah bersama untuk menjaga stabilitas harga pada triwulan terakhir tahun ini.

“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” ujar Handi.

Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama pengendalian inflasi berada pada kelompok bahan pangan bergejolak atau volatile food, yang dalam paparannya mencapai sekitar 11 persen.

Sejumlah komoditas yang perlu diantisipasi meliputi cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu, ikan segar juga menjadi perhatian karena pasokannya rentan terganggu ketika gelombang tinggi menghambat aktivitas nelayan.

Menurut Handi, tingginya ketergantungan masyarakat Maluku Utara terhadap ikan segar membuat perubahan pasokan berpotensi memicu kenaikan harga di pasar. Oleh karena itu, penguatan rantai pasok perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, serta perbaikan fasilitas penyimpanan dingin diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga ikan.

Ia menambahkan, pengendalian inflasi juga membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan karena tidak seluruh komoditas penyumbang inflasi dapat dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah. Harga bahan bakar minyak dan tarif angkutan udara, misalnya, turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Ricfhat, mengatakan HLM TPID menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BI, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga.

Menurut Ricky, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berfokus pada komoditas bawang, rica, dan tomat atau barito, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Pengendalian inflasi bukan hanya persoalan barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menegaskan, terdapat empat langkah utama yang perlu dijalankan, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Keempat langkah tersebut, lanjut Ricky, harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris TPID Halmahera Timur, Muchlis Husin, menyampaikan bahwa cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih menjadi sejumlah komoditas yang perlu diantisipasi karena berkontribusi terhadap tekanan inflasi daerah.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, BI, anggota TPID, dan pelaku usaha semakin kuat untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

Melalui HLM TPID tersebut, BI Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang akhir tahun. Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah potensi tekanan inflasi.*(Tim/red)