Topikberita.id., Ternate – Persoalan akses pendidikan yang masih terkendala kondisi geografis dan transportasi menjadi salah satu perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Pendidikan Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Ballroom Hotel Bela, Kota Ternate, Rabu (23/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda strategis pendidikan, mulai dari pemerataan akses, revitalisasi satuan pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, tata kelola anggaran, hingga persiapan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen RI Tatang Muttaqin, Direktur SMA, jajaran Dinas Pendidikan, kepala cabang dinas, pengawas, serta sekitar 400 kepala SMA, SMK dan SLB se-Maluku Utara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan persoalan akses pendidikan di Maluku Utara tidak lagi hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah.

Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan membuat jarak antara permukiman dan sekolah menjadi persoalan tersendiri. Sebagian siswa bahkan harus menempuh perjalanan jauh menggunakan kendaraan darat maupun transportasi laut.

“Masalah kita di sini soal akses adalah soal transportasi,” ujar Abubakar.

Ia mengatakan kondisi geografis tersebut turut memengaruhi partisipasi pendidikan. Berdasarkan Rapor Pendidikan, angka partisipasi sekolah berada di kisaran 79 persen, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan data daerah masih sekitar 63 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, kebutuhan transportasi pendidikan telah dipetakan, termasuk melalui usulan penambahan bus sekolah.

Selain penyediaan transportasi, sekolah juga didorong melakukan berbagai upaya untuk mencegah siswa putus sekolah, antara lain melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pencegahan perundungan di lingkungan sekolah.

Dalam rapat tersebut, Abubakar juga melaporkan perkembangan program revitalisasi satuan pendidikan di Maluku Utara.

Program revitalisasi telah menjangkau 75 satuan pendidikan pada 2024 dan 2025. Untuk jenjang SMA, sebanyak 35 sekolah masuk dalam program pada 2025.

Sementara pada 2026, sebanyak 16 sekolah telah memasuki tahap perjanjian kerja sama dan 29 sekolah lainnya diusulkan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik).

Untuk jenjang SMK, program revitalisasi juga terus diperluas. Sebelumnya terdapat 33 sekolah yang masuk program pada 2025, kemudian dilanjutkan dengan tambahan sekolah yang telah memasuki tahap pelaksanaan maupun sekolah yang diusulkan untuk program berikutnya.

Karena anggaran revitalisasi dikelola langsung oleh sekolah, Abubakar menekankan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Para kepala sekolah juga telah mendapatkan pembekalan dari aparat penegak hukum mengenai pengelolaan anggaran serta mitigasi risiko agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen RI, Tatang Muttaqin, menegaskan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan penyediaan peralatan.

Menurutnya, pendidikan harus mampu mengantarkan siswa menuju dunia kerja, perguruan tinggi, maupun dunia usaha.

Khusus pendidikan vokasi, ia mendorong penguatan Teaching Factory agar proses pembelajaran di SMK semakin dekat dengan praktik dan kebutuhan industri.

“Hal yang paling mahal di SMK adalah praktik,” ujar Tatang.

Ia mencontohkan fasilitas seperti bengkel otomotif, restoran maupun penginapan pada bidang pariwisata yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana praktik siswa sekaligus dikembangkan menjadi kegiatan produktif sekolah.

Tatang juga mendorong agar pengembangan SMK disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah Maluku Utara, termasuk sektor perikanan, pariwisata dan pertambangan.

Pengembangan tersebut diarahkan melalui penguatan link and match dengan dunia industri, SMK empat tahun, SMK Go Global, SMK berbasis kewilayahan, serta program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Agenda lain yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi adalah kesiapan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Abubakar melaporkan, hingga 22 September 2026 sebanyak 17.407 dari 19.406 siswa kelas XII telah mendaftar mengikuti TKA. Dengan demikian, tingkat pendaftaran telah mencapai 89,71 persen.

Namun, keterbatasan perangkat komputer masih menjadi salah satu kendala pelaksanaan TKA di sejumlah sekolah.

Di SMA Negeri 1 Ternate, misalnya, sekitar 400 siswa kelas XII harus menggunakan sekitar 80 komputer. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan TKA harus dibagi ke dalam beberapa gelombang dan sesi.

Sementara di sejumlah wilayah kepulauan, sekolah harus meminjam perangkat komputer dari sekolah lain untuk mendukung pelaksanaan TKA.

Tatang mengatakan kesiapan pelaksanaan TKA juga harus dibarengi dengan penguatan literasi siswa.

Menurutnya, siswa perlu dibiasakan membaca dan memahami teks karena soal TKA tidak hanya menguji kemampuan berhitung, tetapi juga kemampuan memahami informasi dan konteks.

Untuk menjangkau siswa yang menghadapi kendala geografis, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) juga dikembangkan sebagai salah satu alternatif.

Abubakar melaporkan program tersebut telah berjalan dengan dukungan sarana pada sekolah induk.

Tatang menilai PJJ dapat menjadi pilihan bagi siswa yang tidak mudah mengakses sekolah secara reguler akibat kondisi geografis maupun jarak tempuh.

Namun, pengembangan PJJ tetap diarahkan agar siswa mendapatkan akses pembelajaran yang memadai dan tidak kehilangan hak memperoleh pendidikan.

Di sisi lain, Abubakar meminta seluruh kepala sekolah mengelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara transparan dan memastikan penggunaannya memberikan dampak terhadap peningkatan akses serta mutu pembelajaran.

Tatang juga mengingatkan agar pelaksanaan program revitalisasi bebas dari pungutan maupun potongan anggaran.

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi harus memberikan manfaat secara optimal bagi sekolah dan siswa.

Ia menegaskan penguatan pendidikan di Maluku Utara membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, dunia usaha dan masyarakat.

“Kami menyadari bahwa pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri. Keberhasilan transformasi pendidikan di Maluku Utara sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, sekolah, dan masyarakat,” pungkas Tatang.(Iksan/red)