Ternate – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku Utara menyoroti masih besarnya tantangan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di wilayah kepulauan tersebut. Rombongan yang dipimpin Irine Yusiana Roba Putri bersama Gubernur Sherly Tjoanda meninjau langsung Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang Rua di Kelurahan Jambula, Rabu 22 April 2026.

Dalam keterangannya, Irine menegaskan bahwa karakter geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.

“Maluku Utara ini wilayah kepulauan, sehingga tantangan infrastrukturnya sangat besar. Oleh karena itu, percepatan pembangunan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan pembiayaan melalui APBN. Hasil pertemuan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota akan menjadi bahan tindak lanjut di tingkat pusat.

“Komisi V akan mengawali dan menyampaikan berbagai usulan yang dinilai mendesak untuk Maluku Utara,” kata Iren.

Saat mengulas Huntap korban banjir Rua, Irine mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan. Berdasarkan dialog dengan warga, sebagian masyarakat menyampaikan belum sepenuhnya puas terhadap kondisi perumahan yang tersedia.

Hal itu, menurutnya, menjadi catatan evaluasi penting agar pembangunan tidak hanya tuntas secara fisik, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pembangunannya tidak bisa selesai begitu saja, tapi harus memberikan manfaat yang maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain perumahan, Komisi V juga menyoroti kondisi jalan di sejumlah wilayah yang masih mengalami kerusakan, termasuk titik-titik longsor yang belum tertangani optimal. Irine mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala, namun kondisi tersebut juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penetapan skala prioritas, terutama pada sektor yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita harus bijak dalam menentukan prioritas, mana yang paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, sektor transportasi laut juga menjadi perhatian. Penambahan armada kapal serta peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan yang dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Maluku Utara.

Irine menegaskan, keberhasilan pembangunan di daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan data serta kebutuhan pembangunan kepada DPR RI.

Ke depan, Komisi V bersama pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan untuk menetapkan prioritas pembangunan yang paling mendesak.

“Harapannya, semua yang sudah disampaikan bisa segera diimplementasikan, baik di tahun 2026 maupun 2027,” ucapnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sumber: RRI Ternate