BEM UNUTARA Desak PT AMIN Buka Dokumen Legalitas Tambang dan Transparansi RKAB 2026

Aparat kepolisian diminta memeriksa dokumen muatan, asal-usul ore nikel, legalitas pengangkutan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam aktivitas tersebut.

Risman menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan hukum. Menurutnya, aktivitas pertambangan harus berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan transparansi, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun merugikan kepentingan masyarakat setempat.

“Jangan sampai aktivitas pertambangan berjalan tanpa transparansi, sementara masyarakat Halmahera Timur hanya menerima dampak dan risiko dari eksploitasi sumber daya alamnya,” tutup Risman.*(Tim/red)